Dr. Paristiyanti Nurwardani; Ajak Perguruan Tinggi Aktif Eksplorasi Kebijakan Kampus Merdeka

NEWS-“Siapa di antara Bapak dan Ibu dosen di sini yang pernah bekerja sama dengan Kecamatan di mana kampus Untan berada?”

Itulah salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dr. Paristiyanti Nurwardani, saat sosialisasi dan diskusi “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” di Universitas Tanjungpura (Untan), Kalimantan Barat pada Kamis hingga Jumat (6-7/02/2020).

Ketika tak banyak yang menjawab, Paristiyanti menjelaskan bahwa Kampus Merdeka mendorong Kampus untuk lebih berperan pada outcome pendidikan tinggi, mulai dari perannya kepada masyarakat, hingga penyiapan lulusan yang siap berperan di masyarakat. Program tersebut misalnya tengah dikembangkan bersama Kementerian Desa dan PDTT di mana telah ada kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Guna memfasilitasi pelbagai kegiatan mahasiswa yang dapat diakui sebagai pembelajaran dalam bentuk SKS, Paristiyanti mendorong perguruan tinggi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga masyarakat, dan berbagai instansi lainnya. Salah satu manfaat kerja sama dengan pihak ketiga ialah relevansi dan peningkatan mutu pembelajaran di pendidikan tinggi.

“Jangan kita menyangka kita sebagai dosen kita yang paling tahu, karena kondisi di lapangan bisa saja mahasiswa yang kita ajar itu tertinggal 40 tahun. Jadi jangan ragu untuk melibatkan peran para ahli di luar kampus untuk mengajar di dalam kampus. Selanjutnya, program studi baru yang didirikan itu daya serap lulusannya dapat dijamin melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang terlibat,” jelas Plt. Direktur Belmawa ini.

Selain itu, kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” ini mendorong perubahan dalam kultur akademik. Menurut Paristiyanti, hubungan dosen dan mahasiswa akan menjadi seperti orang tua dan anak, lebih egaliter dan memfasilitasi secara luas keinginan mahasiswa. “Misalkan dapat diproyeksikan mahasiswa mana yang dapat membantu riset Bapak dan Ibu agar dapat diberikan SKS sesuai dengan kemampuan dan program riset bersama,” ungkap Paristiyanti.

Berbagai kegiatan mahasiswa kini bisa diakui sebagai bagian perkuliahan dan dihitung ke dalam SKS. Beberapa kegiatan tersebut ialah proyek kemanusiaan, pembangunan di desa, magang industry/instansi pemerintahan, studi individu, pertukaran pelajar, kegiatan wirausaha, penelitian/riset, serta magang di sekolah. Kegiatan tersebut akan lebih meningkatkan mutu pembelajaran di pendidikan tinggi.

Implementasi kebijakan ini sejatinya bertumpu pada inovasi dan kreativitas dari para pemangku kepentingan dan aktor di masing-masing perguruan tinggi. Namun, pemerintah tetap mendorong percepatan pelaksanaan melalui beberapa kebijakan.

“Untuk memberikan fasilitas kepada Bapak dan Ibu sekalian, beberapa strategi dari Kemendikbud adalah PJJ (Pendidikan Jarak Jauh), Blended Learning, Re-orientasi Kurikulum. Jika punya program studi baru sekarang pun lebih mudah, apalagi sudah AIPT (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi) sudah A seperti Untan, asal memenuhi tiga persyaratan yang ditetapkan di program Kampus Merdeka,” ungkap Paristiyanti.

Selanjutnya dalam diskusi, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menanyakan terkait fasilitas kampus untuk pertukaran pelajar. Bertambahnya siswa yang datang ditakuti tak tertampung oleh fasilitas yang ada. Paristiyanti menjelaskan bahwa Kampus Merdeka seharusnya menciptakan metode belajar yang lebih kreatif, contohnya melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Sementara itu, Jumat (7/02/2020), tim dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengajak para pimpinan dari Universitas Tanjungpura menggali bagaimana kebijakan Kampus Merdeka dapat diimplementasikan di kampusnya. Elaborasi kebijakan tersebut dilakukan dengan metode dinamika kelompok dengan pendekatan berpikir kritis.

Peserta yang terdiri dari ketua program studi dan dekan pada awalnya diajak untuk menggali kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan di program studi masing-masing, tetapi saat ini belum dipenuhi dalam kurikulum atau metode pembelajaran. Setelah itu, mereka pun diajak untuk membagikan keunggulan dari program studi yang sebenarnya dibutuhkan oleh program studi lain dalam era saat ini, juga kebutuhan kemampuan dalam pembelajaran kontemporer. Selanjutnya mereka berdiskusi kelompok dan presentasi dalam kelompok besar.

Melalui metode dinamika kelompok ini, para dosen mengaku lebih memahami bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam kurikilum dan metode pembelajaran di kampusnya yang memiliki peluang lebih besar untuk diimplementasikan setelah dikeluarkannya program Kampus Merdeka. Metode ini pun akan terus dipratikkan oleh tim Direktorat Belmawa di berbagai titik di Indonesia untuk mengajak perguruan tinggi lebih aktif mengeksplorasi kebijakan kampus merdeka. Karena pada dasarnya, kemerdekaan lebih cepat dicapai oleh pergerakan yang simultan oleh aktor di dalamnya.

 

(Sumber: https://belmawa.ristekdikti.go.id)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube
Instagram